Puan Sebut Utang Kereta Cepat-Dana Pemda Ngendap di Bank Bakal Dibahas di DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memulai masa sidang II tahun sidang 2025–2026 pada Selasa (4/11/). Sejumlah isu bakal dibahas oleh DPR, mulai dari polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoos, dana pemerintah daerah mengendap di bank, hingga evaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, isu yang dibahas DPR merupakan yang berdampak langsung kepada kehidupan rakyat. Puan menyebut hal ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI.

"Dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR RI melalui alat kelengkapan dewan akan melakukan pembahasan melalui rapat kerja bersama pemerintah terhadap permasalahan yang menarik perhatian dan berdampak pada kehidupan rakyat," ujarnya di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Secara rinci, isu-isu yang akan dibahas antara lain antisipasi bencana hidrometeorologi, penanganan kasus pencemaran radioaktif cesium-137 di kawasan industri Cikande, hingga penyelesaian status kewarganegaraan bagi anak-anak akibat kawin campur.

Kemudian, penerapan standar bangunan di lingkungan pendidikan agama, percepatan akses internet ke pelosok desa, pencapaian target swasembada pangan dan energi, pengadaan BBM dan SPBU swasta.

Selanjutnya, pengaturan konten online pada platform digital, percepatan rencana penghapusan tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, evaluasit erhadap pelaksanaan program MBG, pelaksanaan program magang nasional, serta evaluasi program 3 juta rumah.

DPR juga akan membahas rencana pengiriman pasukan TNI dalam misi perdamaian di Gaza, serta evaluasi terhadap penempatan uang negara di bank BUMN. Puan juga menyebut DPR akan membahas penyelesaian utang kereta cepat.

"Evaluasi terhadap kebijakan penempatan uang negara pada himpunan bank milik negara, permasalahan dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan berdasarkan data Bank Indonesia dan penyelesaian utang kereta cepat Indonesia-China," tutupnya.