Trump Diam-diam Tambah Produk Baja & Aluminium Kena Tarif Tinggi

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diam-diam memperluas tarif impor 50% untuk baja dan aluminium dengan memasukkan lebih dari 400 kategori produk tambahan. Tarif tersebut berlaku mulai hari Senin waktu setempat.

Kini, tarif mencakup barang-barang seperti alat pemadam kebakaran, mesin, material konstruksi, hingga bahan kimia khusus yang mengandung atau dibuat menggunakan baja dan aluminium.

"Komponen mobil, bahan kimia, plastik, bagian furnitur, selama barang itu mengilap, berbahan logam, atau berhubungan sedikit saja dengan baja dan aluminium, kemungkinan besar sudah masuk daftar," tulis Brian Baldwin, wakil presiden bidang kepabeanan di Kuehne + Nagel International AG lewat unggahan LinkedIn-nya, dilansir dari CNBC, Rabu (20/8/2025).

Sementara itu Departemen Perdagangan AS menyebut tarif ini mencakup 407 kategori produk baru. AS tengah berupaya merevitalisasi industri baja dan aluminium dalam negerinya.

"Langkah hari ini memperluas cakupan tarif baja dan aluminium serta menutup celah penghindaran yang ada, mendukung upaya berkelanjutan untuk merevitalisasi industri baja dan aluminium Amerika," ujar Jeffrey Kessler, Wakil Menteri Perdagangan untuk bidang industri dan keamanan.

Rilis dari pemerintah mengarahkan publik ke daftar produk yang terdampak, namun hanya dengan menyebut kode kepabeanan, bukan nama produk dalam istilah umum. Misalnya, alat pemadam kebakaran hanya tertera sebagai '8424.10.0000', sebuah kode sepuluh digit di antara ratusan kode lainnya.

Format ini membuat publik sulit mendapatkan gambaran penuh tentang semua produk yang kini terkena tarif baru. Meski demikian, para pakar menilai dampaknya akan sangat besar.

"Berdasarkan perhitungan saya, tarif baja dan aluminium sekarang berdampak pada setidaknya US$ 320 miliar nilai impor, jika merujuk pada nilai umum bea cukai tahun 2024," tulis Jason Miller, profesor manajemen rantai pasok di Michigan State University.

Ini merupakan peningkatan besar dari estimasi sebelumnya sekitar US$ 190 miliar. "Langkah ini akan menambah tekanan inflasi dari sisi biaya di tengah harga-harga domestik yang sudah naik, sebagaimana tercermin dalam data PPI bulan Juli," tambahnya.