Aturan Baru Tembakau Dinilai Rugikan Petani

Kekhawatiran terhadap masa depan petani tembakau mencuat seiring diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menilai sejumlah pasal dalam aturan tersebut, serta wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa merek yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), bisa berdampak negatif terhadap Industri Hasil Tembakau (IHT) dan kesejahteraan petani.

Anggota Dewan Pimpinan Nasional HKTI Delima Azahari menegaskan pengaturan-pengaturan dalam PP 28/2024-seperti larangan zonasi penjualan maupun pembatasan iklan rokok-tidak relevan diterapkan di Indonesia. Ia menyebut kebijakan tersebut bias dan dapat memberikan efek berantai yang merugikan banyak pihak.

"Soal besar dan kecilnya dampak itulah yang harus dibahas dan dikaji lebih mendalam. Jangan sampai kebijakan ini merugikan para petani sebagai produsen tembakau," kata Delima dalam keterangannya, dikutip Rabu (7/5/2025).

Delima menyoroti IHT di Indonesia melibatkan jutaan tenaga kerja dari hulu hingga hilir, termasuk petani dan UMKM di berbagai daerah. Menurutnya, kebijakan yang terlalu membatasi justru akan menghambat pertumbuhan industri dan mempersempit pasar bagi tembakau lokal.
"Oleh karena itu, HKTI mendesak pemerintah untuk melakukan deregulasi terhadap pasal-pasal yang dianggap menekan pertumbuhan IHT dan mengancam kesejahteraan petani," ujarnya.

Ia juga menyampaikan keprihatinannya terkait belum adanya kajian teknis menyeluruh mengenai dampak larangan zonasi dan penyeragaman kemasan rokok terhadap sektor tembakau. Padahal, kata Delima, kebijakan semacam itu perlu ditelaah secara komprehensif untuk menilai dampak ekonomi, terutama terhadap petani dan pelaku industri kecil.

"Setahu saya, sampai saat ini belum ada kajian teknisnya. Tujuan kita adalah agar industri tembakau kita makin besar di pasar global," tambahnya.

HKTI pun mendorong agar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) segera mengambil langkah konkret dengan melakukan telaah mendalam terhadap dampak aturan ini. Selain itu, Delima menekankan pentingnya evaluasi terhadap setiap kebijakan yang berpotensi menjadi hambatan bagi pertumbuhan sektor pertanian dan industri padat karya.

Langkah ini dinilainya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan deregulasi terhadap kebijakan-kebijakan yang menghambat roda perekonomian nasional.
"Apa pun kondisinya, pemerintah harus menjaga dan menjamin perluasan pasar petani dan IHT melalui kerja sama regional dan global," tutupnya.