Gagal Kuorum Lagi, Private Placement CIMB Niaga (BNGA) Kembali Tertunda

IDXChannel - Rencana PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) menggelar penambahan modal melalui skema private placement kembali tertunda. 

Pasalnya izin melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan pada Kamis 19 Oktober kembali tak memenuhi kuorum.

Baca Juga:

Buru Restu Private Placement, CIMB Niaga (BNGA) RUPSLB Lagi Pekan Depan

Ini merupakan kedua kalinya perseroan tak dapat memenuhi kuorum, yang secara aturan diamanatkan dalam Anggaran Dasar perseroan bahwa rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.

Berdasarkan keterangan manajemen, jumlah saham independen yang hadir atau diwakili dalam Agenda Pertama Rapat Kedua ini berjumlah 756.063.779 atau mewakili 44,73 persen dari total seluruh saham yang dikeluarkan perseroan.

Baca Juga:

CIMB Niaga Raih Penghargaan ICAII 2023

Sementara dalam Agenda Kedua Rapat Kedua jumlah saham yang hadir telah mencapai 24 miliar atau sebanyak 95,50 persen dari jumlah saham yang memiliki suara sah yangg dikeluarkan perseroan.

"Agenda Pertama dan Kedua Rapat saling berkaitan, sehubungan dengan kuorum Agenda Pertama rapat tidak dipenuhi, maka dengna demikian Rapat Kedua tidak berhak serta tidak berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan," demikian tertuang dalam risalah RUPLSB, dikutip dari keterbukaan informasi, Jumat (20/10/2023).

Baca Juga:

CIMB Niaga (BNGA) dan Sun Life Luncurkan Asuransi Khusus Generasi Sandwich

Sebagai catatan pada gelaran RUPSLB sebelumnya, partisipasi kedatangan investor hanya mencapai 44,84 persen dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Alhasil rencana yang sudah di depan mata, terpaksa sirna untuk sementara.  Kehadiran dan keputusan pemegang saham merupakan hal yang vital mengingat RUPS merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan korporasi.

Sebelumnya, Bank CIMB Niaga akan melaksanakan private placement 10.599.000 helai alias 10,59 juta saham baru biasa kelas B bernominal Rp50. Hajatan itu, untuk memenuhi ketentuan saham free float atau jumlah minimum saham beredar investor publik 7,5 persen.  

Selain meminta izin private placement, agenda RUPSLB juga mengusulkan untuk mengubah Anggaran Dasar perseroan.

(SLF)