KOMPAS.com - Proyek Kereta Jakarta Bandung (KCJB) kembali jadi sasaran kritik publik. Pemerintah baru-baru ini memutuskan untuk membuka opsi utang yang timbul dari proyek ini bisa dijamin keuangan negara.
Keputusan pemerintah Indonesia untuk bisa menjamin pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta Bandung disahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 tahun 2023 yang diteken Sri Mulyani.
Pemberian jaminan pemerintah untuk utang proyek KCJB sejatinya mengingkari janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya. Pada awalnya, Kepala Negara beberapa kali menegaskan proyek ini dikerjakan dengan skema business to business (b to b) antar-BUMN Indonesia dan China.
Di mana negara tidak akan mengucurkan APBN maupun memberikan jaminan dalam bentuk apa pun apabila di kemudian hari proyek ini mengalami permasalahan.
Baca juga: Sri Mulyani Klarifikasi Tudingan APBN Digadaikan ke China demi KCJB
Proposal Jepang ditolak karena minta jaminan
Menilik ke belakang, tepatnya di tahun 2014-2015, proyek ini awalnya merupakan gagasan Jepang yang diusulkan di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Bahkan pemerintah Negeri Sakura melalui JICA, sudah melakukan studi kelayakan meski belum diputuskan pemerintah Indonesia.
Saking seriusnya menawarkan proyek tersebut, JICA bahkan rela menggelontorkan modal sebesar 3,5 juta dollar AS sejak 2014 untuk mendanai studi kelayakan yang dilakukan bersama Kementerian Perhubungan dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (kini BRIN).
Beralih dari SBY ke era pemerintahan Presiden Jokowi, setelah melalui berbagai pertimbangan baik ekonomi maupun politik, akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan membangun kereta cepat dengan rute Jakarta-Bandung.
Jepang kemudian menawarkan investasi kereta cepat sebesar 6,2 miliar dollar AS. Tawaran proyek ini dibiayai pinjaman masa waktu 40 tahun berbunga hanya 0,1 persen per tahun.
Baca juga: Kala Faisal Basri Sebut KCJB Mustahil Bisa Balik Modal, Bahkan sampai Kiamat
Namun di tengah jalan China menyalip Jepang dengan menawarkan proposal KCJB dengan investasi yang lebih murah, yakni 5,5 miliar dollar AS dan bunga 2 persen (sebelum membengkak di kemudian hari).
Reprinted from Kompas,the copyright all reserved by the original author.
Disclaimer: The views expressed are solely those of the author and do not represent the official position of Followme. Followme does not take responsibility for the accuracy, completeness, or reliability of the information provided and is not liable for any actions taken based on the content, unless explicitly stated in writing.

Leave Your Message Now