Pemerintah akan Batasi Proyek Smelter yang Tak Pakai Energi Bersih

ANTARA FOTO/Zabur Karuru/foc.

Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan proyek Smelter Freeport di kawasan Java Integrated and Industrial Port Estate (JIIPE), Manyar, Gresik, Jawa Timur, Jumat (29/7/2022).

Pemerintah berencana membatasi pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter yang tidak berorientasi kepada penggunaan energi bersih atau ramah lingkungan.

Hal ini ditujukan untuk menciptakan produk maupun komoditas yang dihasilkan dari energi terbarukan yang permintaannya kian melonjak di pasar global.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam rangka melakukan penataan terhadap pengembangan produk uang berorientasi pada green energy dan green industry.

"Ke depan, kita akan melakukan pembatasan terhadap pembangunan smelter yang tidak berorientasi pada green energy," ujarnya dalam keterangan pers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat (13/1).

Bahlil menambahkan, pemerintah saat ini sedang mengatur formulasi insentif untuk membangun industri kendaraan listrik yang kompetitif sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dia juga menilai bahwa Indonesia memiliki pangsa pasar kendaraan listrik yang besar.

"Jangan sampai pasar kita itu dilakukan penetrasi dengan produk-produk dari luar negeri, kita harus jaga. Yang kedua adalah, kita juga mampu melakukan penetrasi pasar ekspor," ujarnya.

Dia menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong pembangunan ekosistem kendaraan listrik melalui produksi baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia yang ditargetkan akan mulai pada tahun 2024 mendatang.

"Direncanakan tahun 2024 produksi kita sudah mulai berjalan di semester pertama 2024 yang dibangun oleh LG di Karawang," ucap Bahlil.

Selain Kementerian Investasi, agenda rapat internal antara Presiden Joko Widodo bersama sejumlah pejabat negara juga dihadiri oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif. Dia menyampaikan bahwa rapat internal dengan presiden membahas rencana pemerintah untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik.

Salah satu poin yang turut dibahas yakni soal hitung-hitungan insentif kendaraan listrik baik roda empat maupun roda dua, termasuk di antaranya subsidi untuk pembelian mobil listrik dan motor listrik.

"Yang dibahas mengenai strategi bagaimana pemerintah bisa memanfaatkan sumber alam kita untuk menghasilkan industri yang besar dan memberikan nilai tambah yang banyak. Diskon juga ada dibahas," kata Arifin saat ditemui di kantor Kementerian ESDM pada Jumat (13/1), siang.

Selain penciptaan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri, Arifin juga menyampaikan langkah pemerintah untuk mengangkat sektor pengembangan kendaraan listrik menjadi salah satu bagian komoditas ekspor nasional. "Untuk bisa berorientasi ekspor, agar nilai tambah optimal," ujar Arifin.