Pemerintah Pastikan Harga Pertalite Tetap Stabil hingga Akhir 2026

Pemerintah memastikan harga bahan bakar bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak akan mengalami kenaikan sepanjang tahun 2026, meskipun harga minyak dunia tengah mengalami lonjakan akibat ketegangan geopolitik global.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui berbagai perhitungan matang untuk menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri.

Sudah Hitung Skenario Hingga Minyak US$100

Menurut Purbaya, pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario sejak awal ketika harga minyak mulai menunjukkan tren kenaikan. Simulasi dilakukan untuk berbagai kemungkinan harga minyak global, mulai dari US$70 hingga US$100 per barel.

Dalam APBN 2026, asumsi dasar harga minyak mentah Indonesia (ICP) ditetapkan sebesar US$70 per barel. Namun, pemerintah juga sudah mengantisipasi jika rata-rata harga minyak sepanjang tahun mencapai US$100 per barel.

Defisit Tetap Dijaga di Bawah 3%

Meski menghadapi tekanan dari harga energi global, pemerintah optimistis kondisi fiskal tetap terkendali. Defisit anggaran diperkirakan masih berada di bawah batas aman 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yakni sekitar 2,92 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan menjaga harga BBM subsidi tidak serta-merta mengganggu stabilitas fiskal, selama asumsi yang digunakan tetap terjaga.

APBN Jadi Peredam Dampak Global

Pemerintah menempatkan APBN sebagai instrumen utama untuk meredam dampak kenaikan harga energi terhadap masyarakat. Dengan subsidi yang tetap dijaga, diharapkan daya beli masyarakat tidak tergerus.

Selain itu, pemerintah juga mengandalkan potensi tambahan penerimaan negara, terutama dari komoditas seperti batu bara yang diuntungkan dari kenaikan harga global.

Masyarakat Diminta Tetap Tenang

Purbaya menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Seluruh kebijakan telah disiapkan dengan mempertimbangkan berbagai skenario ekonomi global.

Dengan langkah ini, pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi domestik sekaligus melindungi masyarakat dari dampak langsung gejolak harga energi dunia.