Inflasi Indonesia Tembus 4,76 Persen Februari 2026, Perumahan dan Emas Jadi Pemicu Utama

Badan Pusat Statistik mencatat laju inflasi tahunan (year on year/yoy) Indonesia pada Februari 2026 mencapai 4,76 persen. Angka ini meningkat dibandingkan Januari 2026 yang tercatat sebesar 3,55 persen (yoy), sekaligus menunjukkan lonjakan yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika menilik data historis, inflasi pada Februari tahun lalu relatif rendah. Pada Januari 2025 inflasi tercatat sebesar 0,76 persen dan Februari 2025 hanya 0,09 persen. Kondisi tersebut menciptakan efek basis rendah (low base effect) yang turut membuat angka inflasi tahunan Februari 2026 tampak lebih tinggi.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, menjelaskan bahwa kenaikan inflasi secara tahunan terutama didorong oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 16,19 persen dengan andil terhadap inflasi umum sebesar 2,26 persen. Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mencatat kenaikan signifikan, yakni sebesar 16,66 persen dengan kontribusi 1,12 persen. Komoditas utama yang mendorong kenaikan pada kelompok ini adalah emas dan perhiasan, seiring meningkatnya harga emas global dan tingginya permintaan di tengah ketidakpastian ekonomi.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau turut menyumbang inflasi dengan kenaikan sebesar 3,51 persen dan andil 1,05 persen terhadap inflasi tahunan. Kenaikan harga pada sektor pangan ini masih menjadi salah satu faktor yang konsisten memengaruhi pergerakan inflasi domestik.

Secara bulanan (month to month/mtm), inflasi Februari 2026 tercatat sebesar 0,68 persen. Penyumbang utama inflasi bulanan berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 1,54 persen dengan andil 0,45 persen. Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi 2,55 persen dengan kontribusi 0,19 persen.

Kenaikan inflasi ini menjadi perhatian pasar dan otoritas kebijakan, terutama dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat di tengah dinamika global dan tekanan harga komoditas yang masih berlangsung.