Jakarta: Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) siap untuk menjadi Self Regulatory Organization (SRO) bagi perdagangan karbon. Hal ini menyusul Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan kesiapan untuk menjadi penyelenggara bursa karbon, pascaterbitnya Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.

CEO ICDX Megain Widjaja mengatakan perusahaan telah mempersiapkan sejak tiga tahun lalu untuk pasar bursa karbon, dan menjadi kesempatan ketika OJK membuka peluang bagi semua partisipan yang merasa sanggup menyelenggarakan dan mengelola Bursa Karbon. Saat ini perusahaan menunggu turunan surat edaran OJK sebelum mereka mendaftar ke OJK.

"Kami sifatnya menunggu dahulu sampai kejelasan aturannya seperti apa, baru kami mengajukan," kata Megain dalam Lunch with CEO mengenai Climate Instruments, dilansir Media Indonesia, Jumat, 25 Agustus 2023.

Perusahaan mengaku all out untuk pasar karbon ini karena memiliki kerinduan untuk memberikan sebuah infrastruktur perdagangan untuk Indonesia. Menurut mereka, masa depan Indonesia adalah karbon kredit sebagai net producer. Terkait syarat penyelenggara Bursa Karbon wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp100 miliar, tanpa berasal dari pinjaman, Megain mengatakan ICDX akan berkolaborasi mengundang pelaku pasar dan institusi untuk bersama-sama dalam pemenuhan modal tersebut.

Namun perusahaan telah menyiapkan bukti dari konsep dari kerangka gagasan bursa karbon, melalui anak perusahaan yaitu Indonesia Climate Exchange (ICX). Karbon, kata dia, hanya sebagian daripada mitigasi risiko daripada perubahan iklim. Sehingga ICX diharapkan dapat menjadi payung yang bersifat lebih umum dan inklusif terhadap instrumen-instrumen iklim yang baru.

"Di luar negeri sudah banyak instrumen iklim yang dapat menjadi benchmark, yang tinggal kami amati, tiru dan modifikasi dan menjadi bekal ke depan," kata Megain.

Kerangka model perdagangan bursa karbon

ICDX sudah memiliki kerangka model perdagangan bursa karbon melalui ICX dengan pilot percontohan Sertifikat Energi Terbarukan atau Renewable Energy Certificates (RECs) sebagai instrumen berbasis pasar iklim. Megain mengatakan RECs ini merupakan bisnis model yang sudah terjadi di beberapa negara seperti Amerika Utara, Eropa, Australia, Tiongkok, dan Selandia Baru. Indonesia telah menerapkan pasar RECs sukarela namun belum menciptakan pasar RECs yang wajib.

"RECs ini kemungkinan dapat menjadi salah satu bentuk instrumen iklim menuju karbol netral dan dekarbonisasi," kata Megain.

Dalam pengoperasiannya, ICDX bekerja sama dengan startup teknologi untuk menghitung jejak emisi yang dihasilkan, untuk kemudian diperjualbelikan. Mereka menggunakan menggunakan IoT untuk membawa transparansi ke publik, menunjukan validitas emisi pada konsensi-konsensi proyek. "Hal ini untuk menciptakan demokratisasi pasar bagi pelaku pasar untuk melakukan dekarbonisasi," kata Megain.

Meski demikian, Sertifikat Energi Terbarukan (RECs) ini belum masuk pada Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon (POJK Bursa Karbon), yang baru memasukkan poin pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan cap and trade atau persetujuan teknis batas atas emisi. ICDX berharap dalam pengembangan regulasi, instrumen sertifikat energi terbarukan bisa dimasukan ke dalam POJK selanjutnya.

Dia mengatakan demokrasi di pasar harus dijaga, agar jangan sampai regulasi berakibat kurang ideal terhadap inovasi. ICDX berharap ini menjadi masukan bagi regulator untuk melihat pasar yang lebih besar lagi.

Dicetak ulang dari MetroTV, hak cipta isi berita dimiliki oleh pemilik asli.

Bursa Karbon Segera Meluncur, ICDX Siap Jadi SRO Perdagangan Karbon