Bangun Bursa Kripto Butuh Proses Panjang, Aspakrindo: Belum Ada Benchmarknya

Bisnis.com, JAKARTA –  Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berencana membentuk bursa kripto pada tahun ini. Menanggapi itu, Aspakrindo mengatakan, pembentukan bursa kripto yang ideal memutuhkan proses panjang karena belum ada benchmark atau acuan yang menjadi contoh.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), Teguh Kurniawan Harmanda mengatakan, untuk menentukan bursa kripto yang ideal membutuhkan proses yang tidak sebentar.

“Kami Aspakrindo sebagai pelaku usaha bersama regulator, dalam hal ini Bappebti masih menjalani proses ini. Tentu di sana akan ada trial and error untuk membangun ekosistem kelembagaan yang kuat. Karena memang belum ada benchmark yang ada secara global,” kata Manda kepada Bisnis, Rabu (4/1/2022).

Menurutnya, dalam pembentukkan bursa penting untuk mengetahui tupoksi bursa kripto atau bursa berjangka di Indonesia, yaitu bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan transaksi Pasar Fisik Aset Kripto agar berjalan dengan tertib, teratur, dan transparan.

Lembaga ini akan menerima pelaporan, memfasilitasi transaksi, pengawasan pasar (real time), pengembangan produk (futures crypto), rekomendasi sistem dan keanggotaan.

“Dengan adanya bursa kripto, para pedagang kripto ilegal akan semakin mudah terdeteksi. Ketika bursa kripto sudah beroperasi, para Calon Pedagang Aset Kripto yang ada bisa menjadi mendapatkan full license sebagai pedagang fisik aset kripto yang diakui,” jelasnya.

Kemudian, bursa kripto menjadi penting memberikan perlindungan kepada konsumen. Selain itu juga untuk mengantisipasi berbagai tindakan perdagangan atau pendanaan yang berimplikasi negatif. Terlebih, nanti juga ada lembaga kliring dan kustodian yang bisa membangun trust and confidence investasi kripto di mata masyarakat dan investor.

“Namun, faktanya saat ini belum ada bursa kripto di negara mana pun. Jika bursa kripto di Indonesia bisa diwujudkan, maka kemungkinan besar akan menjadi bursa kripto pertama di dunia,” katanya.

Sebelumnya, Plt. Kepala Badan Pengawas dan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko menerangkan, kegagalan Bappebti untuk merampungkan bursa aset kripto pada 2022 adalah karena ingin memastikan ekosistem yang dibentuk akan berjalan dengan baik.

“Kami ingin pastikan semua hal terkait dengan bursa, kustodian, dan kliring juga memenuhi kriteria-kriteria yang baik, dan kami kesulitan mencari benchmarking-nya, mana negara yang punya bursa kripto yang baik, ini membuat keterlambatan,” jelasnya dalam acara Outlook Bappebti Tahun 2023, Rabu (4/1/2023).

Di sisi lain, keterlambatan ini menyulitkan Bappebti sendiri sebagai pengawasn tunggal, karena ketika ada masalah di pasar aset kripto, tanggung jawabnya dilimpahkan ke Bappebti, dan risiko yang ada di Bappebti tidak bisa dibagi dengan institusi yang lain.|

“Dua hal ini akan kami upayakan bisa selesai di 2023 dan akan kami tuangkan dalam undang-undang peralihan tadi di RUU P2SK. Kita upayakan bisa secepatnya selesai, supaya Bappebti tidak harus sendiri menganggung risiko semuanya,” kata Didid.

Dicetak ulang dari Market Bisnis, hak cipta isi berita dimiliki oleh pemilik asli.