Solid Gold Berjangka Kena Imbas Akibat Marak Investasi Bodong

Sebenarnya mudah saja, jika dijanjikan investasi yang ditanamkan bakal mendapatkan fix income (keuntungan tetap) dan tak mengenal rugi maka sejatinya itu bodong.

Tapi faktanya, tetap saja korban penipuan investasi bodong bermunculan di Tanah Air karena literasi keuangan masyarakat yang masih rendah.

Kasus Indra Kesuma atau Indra Kenz dimulai dari laporan seseorang berinisial MN pada 3 Februari 2022. MN melaporkan beberapa afiliator, salah satunya adalah Indra Kenz yang merupakan afiliator platform Binomo. Setelah diperiksa selama tujuh jam, polisi akhirnya menetapkan Indra Kenz sebagai tersangka pada 24 Maret 2022.

Setelah itu, kasus penipuan investasi binary dengan tersangka utama Indra Kenz itu memasuki babak baru, dan pada Kamis (23/6), Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) mengumumkan jika berkas perkaranya sudah lengkap sehingga tak berapa lama lagi akan disidangkan.

Adanya kasus ini turut mempengaruhi citra investasi berbasis finansial seperti perdagangan saham, mata uang, emas berjangka, dan lainnya di Tanah Air.

Kepala PT Solid Gold Berjangka (SGB) Cabang Palembang Putu Ryan mengatakan pihaknya sempat mengalami penurunan jumlah nasabah baru karena muncul ketakutan di masyarakat untuk berinvestasi.

“Sempat turun, tapi hanya beberapa pekan. Tapi kini mulai naik lagi. Dari awal saya menduga, pasti ini akan pecah dan sayangnya masyarakat kita banyak yang tidak tahu (mudah tertipu),” kata Ryan di Palembang, Minggu.

Ia mengatakan pulihnya kondisi ini tak lepas dari upaya serius dari pemerintah untuk memproses kasus ini ke ranah hukum, sembari terus meliterasi masyarakat mengenai industri keuangan.

Pada 2020, perusahaannya mencatat jumlah nasabah 59 orang dengan 1.288 transaksi, kemudian di 2021 melonjak menjadi 127 nasabah dan 5.000 transaksi di tengah mulai pulihnya ekonomi pasca terdampak pandemi COVID-19.

“Tren ini berlanjut hingga kini, yang mana per Mei 2022, sudah terjadi penambahan nasabah sebanyak 30 persen dari capaian tahun lalu dengan total 1.700 transaksi,” kata Ryan.

Pihaknya pun optimistis pada tahun ini bisa mencapai pertumbuhan hingga 200 persen jika dibandingkan tahun lalu.

Untuk terus meningkatkan minat masyarakat dalam perdagangan berjangka komoditi ini, perusahaannya juga gencar melakukan kegiatan edukasi mengenai cara berinvestasi.

Sebelum berinvestasi harus tahu dulu bahwa dalam bisnis itu ada untung dan rugi, dan jangan percaya jika ada perusahaan pialang yang menawarkan fix income (pendapatan tetap), ujar dia.

Pengetahuan ini penting dimiliki calon nasabah agar tidak mengalami penipuan investasi bodong.

Sebagai pialang, pihaknya juga tak boleh sembarang dalam menggaet calon investor yakni mewajibkan mereka menggunakan dana simpanan atau bukan dana untuk kebutuhan sehari-hari.

Ini karena setidaknya dibutuhkan investasi Rp100 juta untuk dapat mengikuti perdagangan berjangka emas di perusahaan pialang.

“Istilah kami itu uang dari dalam kulkas, bukan uang dari mana-mana, apalagi sampai pinjam ke bank. Itu bakal kami tolak,” kata dia.

Setelah itu, calon investor harus teredukasi mengenai resiko berinvestasi di Perdangangan Berjangka Komoditi (PBK), termasuk mengenai cara bertransaksi dan mengelola emosi.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengatakan inklusi keuangan di Tanah Air bergerak semakin cepat dalam setahun terakhir karena dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital yang pengaplikasiannya melalui telepon seluler.

“Produk digital sekarang ini sangat marak karena ditawarkan kepada masyarakat secara langsung melalui gadget,” Wimboh setelah acara peresmian Gedung OJK Regional VII Sumbagsel di Palembang, Senin.

Ia mengatakan adanya digitalisasi ini membuat akses masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan produk keuangan menjadi lebih cepat.

“Itulah target kita itu di tahun 2024 sudah capai 90 persen,” kata dia.

Tingkat inklusi keuangan pun ditargetkan terus meningkat hingga mencapai 90 persen pada 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Aturan tersebut diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016.

Sejauh ini target inklusi keuangan yang dipatok dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2016 yakni sebesar 75 persen telah terlewati.

Berdasarkan Perpres Nomor 114 Tahun 2020 itu, OJK bersama dengan pemerintah dan lembaga terkait mempersiapkan serta mengimplemantasikan langkah-langkah yang bertujuan untuk mendongkrak tingkat inklusi keuangan.

“Literasi terus ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang tidak apakah produk jasa keuangan ini legal atau tidak,” kata dia.

Literasi

Kasus-kasus investasi bodong ini tak lepas dari rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai industri keuangan terutama yang bergerak di bidang investasi.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VII Sumbagsel Untung Nugroho mengatakan OJK fokus mengikis kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan di Sumatera Selatan bersinergi kalangan industri jasa keuangan, pemerintah daerah dan kementerian/lembaga.

Berdasarkan survei terbaru indeks literasi di Sumsel mencapai 40 persen atau di atas angka rata-rata nasional 38 persen, sedangkan untuk inklusi keuangan mencapai 85 persen atau di atas angka rata-rata nasional 75 persen.

“Walau sudah di atas angka rata-rata nasional tapi ada gap yang cukup jauh antara tingkat literasi dan inklusi,” kata dia.

Kesenjangan yang cukup jauh, dimana indeks literasi jauh lebih rendah dibandingkan inklusi keuangan ini menunjukkan bahwa masyarakat di Sumsel sudah aktif tapi belum memahami karakteristik produk jasa keuangan.

Ini juga yang ditengarai menjadi penyebab mudahnya masyarakat terjebak dalam investasi bodong hingga pinjaman online ilegal.

Dicetak ulang dari AntaraNews, hak cipta isi berita dimiliki oleh pemilik asli.