Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian turut berkomitmen dan berupaya dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan salah satunya melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa saat ini Kemenko Perekonomian mengoordinasikan sejumlah kebijakan khususnya di bidang perekonomian yang berfokus pada upaya pencegahan korupsi atau Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) yakni kebijakan satu peta, perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, serta tata kelola ekspor dan impor komoditas pangan dan kesehatan.

"Aksi PK selanjutnya adalah perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, sejalan dengan hasil pertemuan petinggi dalam event G20 yaitu transformasi ekonomi berbasis digital," kata Menko Airlangga dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Transformasi digital, lanjut dia, diharapkan bisa mempersempit peluang terjadinya korupsi, dan Pemerintah terus mendorong Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mencakup e-planning, e-procurement, e-budgeting, dan e-services.

Baca juga: Airlangga: Program Kartu Prakerja skema normal mulai triwulan I-2023

Terkait dengan Kebijakan Satu Peta, kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian yang terukur sebagai referensi dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan serta turut membantu penyelesaian konflik tumpang tindih penguasaan lahan, termasuk izin-izin di atasnya.

Menko Airlangga juga mengatakan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengakselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah memberikan hasil yang positif. Salah satunya, Global E-Government Development Index Indonesia mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2022 berada di peringkat 77, meningkat dibandingkan tahun 2020 di peringkat 88.

"Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Stranas PK, Lembaga National Single Window, dan Kementerian/Lembaga terkait juga membangun Neraca Komoditas berbasis elektronik yang terintegrasi atau SINAS-NK. Data dalam SINAS-NK dapat dijadikan pertimbangan untuk kebijakan eskpor-impor, terutama dalam komoditas yang sudah ditentukan," jelas Airlangga.

Selain itu, ia turut mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan berbagai pihak dalam mewujudkan Neraca Komoditas dan SINAS-NK, termasuk Stranas PK yang secara konsisten mengawal dan memberikan masukan konstruktif dalam menempatkan Neraca Komoditas sebagai alat pencegahan korupsi yang efektif di bidang ekspor dan impor.

Baca juga: Airlangga sebut penyaluran KUR klaster lebih terukur bagi perbankan

Baca juga: Menko Airlangga: Ekonomi kuat Indonesia modal hadapi resesi 2023

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA 2022