Sempat Dapat Penghargaan Swasembada Beras, Indonesia Akhirnya Harus Kembali Impor...

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia resmi mengimpor beras dari beberapa negara, mulai Vietnam, Thailand, Myanmar, hingga Pakistan. Padahal 4 bulan lalu, Indonesia dianggap sebagai negara yang berhasil melakukan swasembada beras.

Atas keberhasilan tersebut, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Lembaga Penelitian Padi Internasional (IRRI) pun memberikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia karena dianggap swasembada beras.

Tercatat selama 3 tahun berturut-turut, sejak 2019 hingga 2021, Indonesia disebut bisa konsisten memproduksi beras sebanyak 31,3 juta ton per bulannya.

Baca juga: Mentan: Penghargaan Swasembada Beras dari IRRI Jadi Kado HUT Ke-77 RI

Namun, tiba-tiba muncul rencana importasi beras setelah Bulog menyebut bahwa stok beras untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menipis. Penyebabnya menipisnya stok disebut-sebut karena harga beras yang berangsur naik sehingga Perum Bulog mau tak mau harus mengendalikan harga dengan membuat operasi pasar memakai stok CBP tersebut.

Sempat terjadi drama silang data beras antara Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) di satu sisi, sementara Kementerian Pertanian (Kementan) di sisi lain yang menyatakan beras melimpah.

Simak rentetan kronologi Pemerintah akhirnya memutuskan untuk kembali impor beras.

Baca juga: Buwas Sebut Ada Pelaku Usaha yang Memainkan Harga Beras

Harga beras naik

Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengakui bahwa kenaikan harga beras selalu terjadi setiap tahunnya.

"Memang harga beras setiap tahunnya itu selalu berfluktuasi. Salah satunya karena harga gabah mengalami penurunan pada saat setelah panen raya. Kemudian menjelang akhir tahun naik kembali," ucap Sutarto dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (7/12/2022).

Berdasarkan survei internal Perpadi, faktor penyebab naiknya harga beras yang di antaranya adalah menurunnya suplai atau produksi beras, adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan terakhir lantaran adanya kebijakan fleksibilitas terkait harga acuan dalam pembelian beras dan gabah kering, agar Perum Bulog segera meningkatkan daya serapnya.

Sutarto menjelaskan, lantaran BPNT dibuka untuk pasar bebas, atau pemasok produk-produknya tak hanya satu pintu dari Perum Bulog, menyebabkan pembelian beras beserta volume penyerapannya tak beraturan.