Biaya Pembangunan IKN Nusantara, Menteri PUPR: APBN hanya 20 Persen, Selebihnya dari Investasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, biaya pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tak hanya mengharapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Basuki menegaskan, pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara akan lebih banyak melibatkan investasi baik lokal dan internasional.

"Nanti di IKN Nusantara APBN hanya sekitar 20 sampai 30 persen, yang lainnya dari investasi baik KPBU maupun investasi murni," kata Basuki dalam acara Creative Infrastructure Financing Day di Auditorium PUPR, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Baca juga: Proyek IKN Nusantara, Menteri PUPR: Karpet Merah yang Lebih Merah untuk Investor Malaysia

Basuki mengatakan, sudah bertemu dengan sekitar 200 calon investor IKN Nusantara di Kuala Lumpur, Malaysia.Menurut dia, ratusan calon investor tersebut tertarik untuk berkerja sama dalam pembangunan jalan, penyediaan air minum, rumah sakit hingga pendidikan.

"Kemarin banyak terutama yang startup yang anak muda juga bilang 'Pak menteri saya pasti kes sana, saya pasti akan ada di IKN'. Jadi banyak ada perumahan, transportasi, bahkan landscape mereka pengen di IKN," ujarnya.

Lebih lanjut, terkait nilai investasi yang dikucurkan Malaysia di IKN Nusantara, Basuki mengatakan, hal tersebut dapat disampaikan karena Kementerian PUPR nantinya akan mengajak langsung para investor ke IKN.

"Belum ada (nilai investasi), kan nanti saya undang mereka nanti seperti programnya presiden, triwulan ke 2 atau ke-3 tahun depan mungkin baru mau nganter investor ke IKN, karenanya saya harus siapkan dulu," ucap dia.

Baca juga: Menteri PUPR Temui 12 Perwakilan Investor Jepang Bahas Pembangunan IKN Nusantara