Erick: Indonesia Ajak Brasil Hingga Kongo Bentuk OPEC Versi Hutan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, Indonesia sedang menjajaki membentuk organisasi dengan negara-negara yang memiliki hutan terluas di dunia. Erick menilai organisasi ini dapat seperti OPEC yang merupakan wadah bagi negara-negara penghasil minyak bumi.

"Ada diskusi yang terus kita gulirkan, kemarin ada OPEC, negara-negara besar dunia yang mampu produksi minyak itu bisa konsolidasi, kenapa kita juga tidak, bersama-sama dengan Kongo, Peru, Brasil jadi negara OPEC tapi versi hutan. Karena kita berikan oksigen pada dunia," ujar Erick dalam acara Road to G20 bersama Himpuni pada Selasa (25/10/2022).

Erick mengatakan, Indonesia memang masuk sepuluh besar teratas sebagai negara penyeimbang emisi terbesar di dunia. Meski begitu, ucap Erick, hutan Indonesia juga punya kontribusi besar dalam menjadi paru-paru dunia.

"Karena itu ada diskusi dengan negara-negara lain (bentuk organisasi) yang insyaAllah mudah-mudahan kita gulirkan terus," lanjut Erick.

Erick mengatakan, hal ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam melakukan transisi dari sumber energi berbasis fosil ke sumber energi baru terbarukan (EBT) dan menuju netralitas karbon. Meski begitu, Erick menilai upaya transisi energi harus berdasarkan peta jalan dan ekosistem sendiri, bukan dari negara lain.

"Sudah terlalu lama kekayaan alam dan market kita dieksploitasi untuk pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan negara lain," ucap Erick.

Erick menilai langkah ini juga selaras dengan strategi besar BUMN dalam melakukan transisi energi hingga 2060. BUMN, ucap Erick, terus mendorong akselerasi EBT hingga eksosistem kendaraan listrik. Erick mengatakan kendaraan listrik tak hanya baik bagi lingkungan melainkan juga akan berdampak besar dalam menurunkan ketergantungan terhadap impor BBM.

"Kemarin baru kita luncurkan di Mojokerto, Jawa Timur yang konversi gula menjadi Etanol. Seperti keberhasilan Brasil yang sudah mencapai E37, India sudah mendorong sampai 12 persen, kita baru mulai padahal UU kita dari 2015 sudah bicara Etanol tetapi implementasinya yang belum dijalankan," kata Erick menambahkan.