Jakarta, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan Rp5,1 triliun untuk dukungan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Dana tersebut dialokasikan ke dalam pagu Kementerian PUPR tahun anggaran 2022 yang mengalami penambahan dari Rp100,59 triliun menjadi Rp116,37 triliun. Tambahan pagu tersebut salah satunya untuk pendanaan IKN.
"Penambahan anggaran untuk pembangunan IKN sebesar Rp5,10 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (25/8/2022).
Baca Juga: Pembangunan Rusun Buat Pekerja Konstruksi IKN Telan Rp600 Miliar
1. Rincian dukungan infrastruktur dasar IKN dengan anggaran Rp5,1 triliun
Presiden Jokowi saat meninjau lokasi IKN di PPU untuk pertama kalinya sejak penentuan IKN baru (IDN Times/Yuda Almerio)Anggaran tersebut dialokasikan ke sejumlah direktorat di Kementerian PUPR, yakni Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp110 miliar untuk pengendalian banjir DAS Sanggai, Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, Intake Sungai Sepaku (Kapasitas 3,000 l/det), penyediaan air baku dan Persemaian Mentawir.
Selanjutnya Bina Marga Rp2,11 triliun untuk pembangunan jalan kerja/logistik IKN (KIPP), pembangunan jalan di dalam KIPP, preservasi jalan logistik IKN, preservasi Ruas Jalan Sp. IHM-Sp. Riko-Jembatan P. Balang Bentang Pendek, pembangunan (pelebaran) Ruas Jalan Sp. IHM-Sp. Riko-Jembatan P. Balang Bentang Pendek (2x2 lajur), pembangunan jalan bebas hambatan, duplikasi Jembatan Bentang Pendek P. Balang, Jalan Bypass Pasar Sepaku, dan pembangunan dermaga.
Cipta Karya dianggarkan Rp2,36 triliun untuk pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) Tahap 1 KIPP, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) KIPP, sanitasi pengelolaan persampahan KIPP, pengembangan kawasan permukiman (Kawasan Sumbu Kebangsaan), pembangunan Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, 4 Blok Kemenko, Kemensetneg, bangunan gedung dan kawasan kantor K/L, Kementerian PUPR, Masjid Negara, Beranda Nusantara (marketing gallery), Perkantoran Satgas.
Pada Direktorat Cipta Karya juga dilakukan pekerjaan bukan bangunan gedung (penyusunan urban design development, sistem informasi KPI infrastruktur PUPR IKN, penyelidikan tanah geoteknik, sayembara konsep desain, penyusunan basic design), dan perencanaan/pengendalian.
"Keempat Ditjen Perumahan sebesar Rp480 miliar untuk rumah dinas dan hunian pekerja konstruksi. Jadi nanti para kontraktor, pekerjanya kita tempatkan di tower-tower rusun yang kita bangun. Jadi tidak ada lagi membuat rumah-rumah bedeng-bedeng di sekitar pekerjaan sehingga menjadi kumuh," jelas Basuki.
Terakhir Ditjen Bina Konstruksi dengan alokasi anggaran Rp40 miliar untuk manajemen pengadaan barang dan jasa terkait kinerja UKPBJ, honorarium pokja khusus PBJ, pembinaan tenaga kerja konstruksi (TKK) di IKN.
Editor’s picks
- Mengenal 6 Metode Pembayaran Cashless Terpopuler di Indonesia
- Kenali 3 Jenis Utama Pengeluaran, Penting biar Keuangan Lebih Teratur!
- Pengadilan AS Minta Elon Musk & Twitter Ikuti Sidang pada Oktober
Baca Juga: Kementerian PUPR akan Bangun 22 Tower Rusun untuk 17 Ribu Pekerja IKN
2. Kementerian PUPR pada tahun depan anggarkan Rp20,8 triliun untuk IKN
Sejumlah pekerja menyelesaikan lahan yang akan menjadi lokasi Presiden Joko Widodo berkemah di titik nol kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/2/2022). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S) Kementerian PUPR mendapatkan pagu anggaran tahun anggaran 2023 sebesar Rp125,2 triliun. Angka tersebut sudah termasuk dengan anggaran untuk pembangunan IKN sebesar Rp20,8 triliun.
"Pagu PU sudah termasuk dengan dukungan untuk infrastruktur dasar IKN sebesar Rp20,8 triliun. Total IKN untuk yang prasarana dasar untuk kawasan inti pemerintahan itu sebesar Rp43 triliun dari tahun 2022 sampai 2024," kata Menteri PUPR saat konferensi pers nota keuangan dan RUU APBN 2023 pada Selasa (16/8/2022).
3. Pembangunan IKN tahun ini fokus pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan
Presiden Jokowi (pegang payung) saat meninjau lokasi IKN di PPU untuk pertama kalinya sejak penentuan IKN baru (IDN Times/Yuda Almerio)Basuki menegaskan jika pembangunan IKN pada tahun ini akan fokus dalam pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan seperti perkantoran presiden, wapres, hingga jalan nasional dan tol dari Balikpapan ke IKN.
"Sekarang sudah tender semua. Sekarang sudah dalam masa sanggah, Insya Allah akhir bulan ini tanda tangan kontraknya dan dilaksanakan. Jadi, jalan tol dari Balikpapan km 11 jalan tol balikpapan-Samarinda kita potong langsung ke IKN," ujar Basuki.
Kementerian PUPR menargetkan dari Balikpapan ke IKN bisa ditempuh dalam waktu 30 sampai dengan 40 menit melalui akses jalan tol.
"Kita targetkan dari Balikpapan ke IKN bisa 30-40 menit dengan jalan tol itu. Itu semua sudah kita tender kan dengan total anggaran tahun ini Rp5,4 triliun, kemudian tahun depan Rp20,8 T itu sama semua kegiatannya di situ termasuk air baku sanitasi drainase pokoknya bangun kota di sana. Kita programkan 2024 akan selesai untuk kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN tahap 1 itu," ujar Basuki.
Baca Juga: Ada Sederet Insentif buat Investasi di IKN, Berminat?
Hot
No comment on record. Start new comment.