Anggaran Reformasi Birokrasi 2023 Naik Hampir Rp5 Triliun, Layanan Masyarakat Harus Baik

Suara.com - Kebijakan reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintah pada tahun depan mendorong kenaikan pada belanja pegawai.

Disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, belanja barang 2023 mencapai Rp62,2 triliun atau naik 7,7% dibandingkan dengan tahun ini yang berada di angka Rp 57,7 triliun.

Demi memenuhi target ini, pemerintah akan memulai adaptasi pola kerja baru yang efektif dan efisien dengan pemanfaatan teknologi digital.

Tidak hanya itu, belanja pegawai juga ditarget naik 3,3% di angka Rp257,2 triliun dari tahun ini yang mencapai Rp 249,1 triliun. 

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Bakal 'Sunat' Rp24,5 Triliun Anggaran K/L yang Tidak Prioritas, Buat Apa?

"Reformasi birokrasi sebagai elemen pendukung peningkatan produktivitas akan terus dilakukan. Melalui alokasi anggaran baik untuk belanja pegawai, termasuk dalam hal ini memberikan reward dan punishment," kata Menkeu Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, pada Rabu (1/6/2022) lalu.

Tahun depan, para abdi negara diharapkan bisa melayani masyarakat melalui publik digital, sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-office), mekanisme rewrard and punishment, right sizing organisasi dan personil pemerintahan, dan perumusan design reformasi pensiun.