AS Menambah Perusahaan China yang Masuk Daftar Pembatasan Ekspor dan Investasi

ILUSTRASI. Logo pembuat drone DJI terpasang di gerainya di Beijing, China, 15 Desember 2021. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Kamis (16/12) memberlakukan pembatasan investasi dan ekspor atas lusinan perusahaan China, termasuk pembuat drone terkemuka DJI. Pembatasan itu didasarkan atas tuduhan belasan perusahaan tersebut terlibat dalam penindasan etnis minoritas di China, Uyghur, atau membantu militer. Langkah AS ini semakin meningkatkan ketegangan di antara dua ekonomi teratas dunia.

Kementerian Keuangan AS menempatkan DJI dan tujuh perusahaan teknologi China lainnya dalam daftar entitas yang memiliki hubungan dengan militer China, karena perusahaan-perusahaan tersebut mendukung “pengawasan dan pelacakan biometric” atas etnis Uyghur. Warga AS terlarang memperdagangkan efek yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

Secara terpisah, Kementerian Perdagangan AS menambahkan Akademi Ilmu Kedokteran Militer China dan 11 lembaga penelitiannya ke dalam daftar hitam perdagangan, yang membatasi akses ke ekspor AS.

 Baca Juga: Pakai Vaksin Sinovac, China Rentan Alami Gelombang Baru Akibat Omicron

Kementerian itu juga menambahkan HMN International, yang sebelumnya bernama Huawei Marine, Jiangsu Hengtong Marine Cable Systems, Jiangsu Hengtong OpticElectric, Shanghai Aoshi Control Technology Co, Ltd, dan Zhongtian Technology Submarine Cable ke dalam daftar perusahaan yang dituduh memperoleh, atau mencoba untuk memperoleh teknologi dari AS untuk membantu memodernisasi Tentara Pembebasan Rakyat.

Kedutaan China di Washington menyebut tindakan itu sebagai "penindasan yang tidak beralasan" yang melanggar aturan perdagangan bebas, dan menambahkan bahwa Beijing akan mengambil "semua tindakan penting" untuk menegakkan kepentingan perusahaan dan lembaga penelitian China.

“Pengembangan bioteknologi China selalu untuk kesejahteraan umat manusia. Klaim terkait yang dibuat pihak AS sama sekali tidak berdasar,” kata juru bicara kedutaan Liu Pengyu dalam email.

Baca Juga: AS Mengincar Kesepakatan Pengendalian Senjata dengan China  

Seorang juru bicara DJI menolak untuk mengomentari pengumuman A.S. pada hari Jumat, tetapi mengarahkan Reuters ke pernyataan perusahaan ketika Departemen Perdagangan A.S. memasukkannya ke dalam apa yang disebut daftar entitas setahun yang lalu karena alasan yang sama. Langkah itu melarangnya membeli atau menggunakan teknologi atau komponen AS.

Pada saat itu, DJI mengatakan tidak melakukan apa pun untuk membenarkan langkah tersebut dan akan terus menjual produk di AS.

Pakar PBB dan kelompok hak asasi memperkirakan bahwa lebih dari satu juta orang, terutama Uyghur dan anggota minoritas Muslim lainnya, telah ditahan dalam beberapa tahun terakhir di sistem kamp yang luas di wilayah barat jauh China, Xinjiang.