Rencana India untuk memudahkan regulasi crypto

India dilaporkan tidak lagi membatasi penggunaan cryptocurrency.

Selama pertemuan pada hari Sabtu, Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan bahwa pemerintah akan terus secara aktif terlibat dengan para ahli dan pemangku kepentingan lainnya dalam meneliti teknologi kripto.

Sebelumnya, ada seruan di India untuk aturan yang lebih ketat tentang transaksi koin virtual, karena lingkungan yang tidak diatur dapat mendorong lebih banyak tabungan domestik menuju kelas aset dan dapat membahayakan simpanan rumah tangga.

India telah memiliki hubungan tidak bagus dengan mata uang digital dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, India secara efektif melarang transaksi crypto setelah serangkaian penipuan menyusul keputusan mendadak Modi untuk membatalkan uang kertas besar pada akhir 2016. Mahkamah Agung mencabut pembatasan pada Maret 2020.

Adapun Reserve Bank of India, tetap menjadi kritikus, tetapi saat ini sedang mengerjakan mata uang digital. Pemerintah bisa mengajukan RUU tentang itu untuk persetujuan kabinet.

Pertemuan akhir pekan lalu juga menyimpulkan bahwa upaya untuk menyesatkan generasi muda negara itu dengan iklan yang terlalu menjanjikan dan tidak jelas, harus dihentikan. Selain itu juga dibahas bahwa pasar crypto yang tidak diatur tidak dapat menjadi alat untuk pencucian uang dan pendanaan teroris.

Pertemuan tersebut juga meninjau contoh dunia dan praktik terbaik, ditekankan bahwa India harus mengupayakan kemitraan global dan strategi kolektif dalam hal ini.

Kelompok keuangan parlemen India akan bertemu dengan pakar industri Senin ini untuk membahas lebih lanjut tantangan dan peluang kripto.