Nasib Bitcoin Cs: Makin Cuan, Makin Dibenci

Pemerintah di seluruh dunia mulai mengecam penggunaan bitcoin dan cryptocurrency lainnya. CEO Kraken bursa crypto terkemuka, memperingatkan akan ada tindakan keras lainnya dari pemerintah di dunia terhadap penggunaan bitcoin dan kawan-kawannya.

"Saya pikir mungkin ada tindakan keras," CEO Kraken Jesse Powell, dikutip dari CNBC, Selasa (13/4/2021).

Kecaman terhadap mata uang digital bitcoin dan lainnya pernah dilakukan oleh Menteri Keuangan AS Janet Yellen hingga Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde yang telah menyuarakan bahwa penggunaan bitcoin untuk pencucian uang, pendanaan teroris, dan aktivitas ilegal lainnya.

Menurut perusahaan analisis blockchain Chainalysis penggunaan crypto untuk tujuan jahat diprediksi menurun. Aktivitas ilegal menyumbang hanya 0,34% dari semua volume transaksi crypto tahun lalu. Itu turun dari sekitar 2% tahun sebelumnya.

Dengan begitu, Powell berharap AS dan regulator internasional jangan terlalu banyak pandangan sempit tentang bitcoin. Dia mencontohkan beberapa negara lain, khususnya China yang memberlakukan uang digital atau kripto dengan serius. Bahkan negara itu memikirkan masa depan mata uang itu.

Namun, AS bukan satu-satunya negara yang mempertimbangkan aturan ketat terhadap bitcoin. India misalnya, pemerintah negara itu sedang mempertimbangkan undang-undang yang akan melarang cryptocurrency dan menghukum siapa pun yang memegang atau memperdagangkannya.

Kendati demikian cryptocurrency telah melonjak nilainya belakangan ini, dengan bitcoin mencapai rekor harga tertinggi lebih dari US$ 61.000 bulan lalu. Koin digital paling berharga di dunia diperdagangkan terakhir pada hari Senin dengan harga sekitar US$ 60.105.

Kraken sendiri adalah bursa pertukaran mata uang digital terbesar keempat di dunia dalam hal volume perdagangan. Perusahaan sedang mempertimbangkan untuk go public melalui daftar langsung.

Namun, bos Kraken khawatir akan peraturan terhadap kripto yang terus ditekan oleh pemerintah AS. Aturan anti pencucian uang baru-baru ini yang diusulkan oleh pemerintah AS akan mewajibkan orang-orang yang memiliki crypto wajib menjalani pemeriksaan identitas jika mereka melakukan transaksi sebesar US$ 3.000 atau lebih.

Diunggah ulang dari Detik Finance, semua hak cipta dimiliki oleh penulis asli.